Ini 5 Risiko Perusahaan Konstruksi Tanpa SBU

Untuk menjalankan bisnis konstruksi di Indonesia diwajibkan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia sudah mengatur regulasi atas kewajiban untuk memiliki SBU. Jika perusahaan tidak memiliki SBU konstruksi akan berakibat pada legalitas, operasional perusahaan, hingga pencabutan izin usaha.

5 Risiko Perusahaan Konstruksi Tanpa SBU

SBU merupakan dokumen wajib yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) terakreditasi sebagai bukti legalitas, kompetensi, dan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) berdasarkan klasifikasi dan kualifikasinya. SBU Konstruksi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan pekerjaan konstruksi berdasarkan bidang dan sub bidang tertentu, mulai dari aspek teknis, manajerial, hingga pengalaman kerja. Memiliki SBU menjadi persyaratan wajib secara hukum yang sudah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017.

Kepemilikan SBU konstruksi dapat diartikan komitmen dalam membangun kredibilitas serta kepercayaan pemilik proyek, mitra kerja, hingga instansi pemerintah. Mengingat persaingan bisnis dalam industri konstruksi yang meningkat, SBU konstruksi menjadi pembeda di antara kompetitor lain, sekaligus meningkatkan daya saing di industri konstruksi.

Baca juga: Ini Tips Menghindari Penolakan SBUJK!

Keuntungan memiliki SBU akan berdampak pada akses proyek tender yang lebih besar, prospek membentuk jaringan di industri konstruksi yang lebih luas, hingga pengurangan biaya pajak PPh.

Jika perusahaan konstruksi menjalankan bisnis tanpa SBU konstruksi akan menghadapi berbagai risiko yang dapat menghambat keberlangsungan bisnisnya, antara lain:

1. Tidak Dapat Mengikuti Tender Proyek Resmi

SBU menjadi syarat dasar untuk mengikuti tender proyek, terutama proyek pemerintah, BUMN, maupun proyek swasta yang berskala besar. Hal ini dapat membuat peluang bisnis perusahaan menjadi sangat terbatas dan sulit bersaing dengan kompetitor yang telah memiliki SBU.

2. Beresiko Menghadapi Sanksi Administratif Hukum

Perusahaan konstruksi yang beroperasi tanpa SBU berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Risiko yang dapat timbul antara lain teguran, pembatasan kegiatan usaha, denda, hingga penghentian operasional, yang tentunya dapat merugikan perusahaan secara signifikan.

3. Menurunnya Kepercayaan Klien dan Mitra Kerja

Keberadaannya sebagai bukti formal, menjadikannya SBU sebagai acuan legalitas, profesionalitas, serta kemampuan dalam mengerjakan proyek konstruksi yang berdampak pada kepercayaan klien dan mitra kerja.

4. Terhambatnya Pengembangan dan Kerjasama

Banyak kerja sama strategis, seperti subkontrak, joint operation, atau kemitraan dengan perusahaan besar, mensyaratkan kepemilikan SBU, sehingga perusahaan akan kesulitan memperluas jaringan bisnis dan mengembangkan skala usahanya secara berkelanjutan jika tidak memiliki SBU.

5. Potensi Kerugian Finansial dan Pembatalan Kontrak

Perusahaan tanpa SBU berisiko mengalami pembatalan kontrak apabila persyaratan legalitas diketahui tidak terpenuhi di tengah pelaksanaan proyek. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian finansial, biaya tambahan, hingga sengketa hukum yang berdampak negatif pada stabilitas keuangan perusahaan.

SBU memiliki peran penting dalam legalitas dan bukti kompetensi perusahaan jasa konstruksi. Jika perusahaan tidak memiliki SBU, akan berpotensi mengalami 5 risiko diantaranya tidak dapat mengikuti tender proyek resmi, beresiko menghadapi sanksi administratif hukum, menurunnya kepercayaan klien dan mitra, terhambatnya pengembangan dan kerjasama, serta potensi kerugian finansial dan pembatalan kontrak. Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai SBU konstruksi, Anda dapat menghubungi kami melalui pengurusanlegal.com. Kami berpengalaman di bidang sertifikasi sistem manajemen, legalitas perusahaan, hingga ketenagalistrikan. Segera konsultasikan dengan kami!